CATATANPERISTIWA.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Islam (GPI) resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan selebritas Ruben Onsu ke Polda Metro Jaya, Jumat (13/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxxing terhadap salah satu kader Muslimah GPI Jakarta Raya, Alifah Mitha Ul Zanah.
Tim advokat LBH GPI bersama pengurus GPI dan Muslimah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyampaikan laporan resmi.
Laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan nomor registrasi STTLP/B/8696/XI/2026/SPKP/POLDA METRO JAYA, tertanggal 13 November 2026 pukul 16.37 WIB.
Salah satu advokat LBH GPI, Novi Manaban, mengatakan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh karena pihaknya menilai terdapat dugaan tindakan yang merugikan nama baik dan privasi kliennya.
“Langkah hukum ini kami tempuh menyusul adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran data pribadi tanpa izin (doxxing),” tegas Novi.
Ia menjelaskan, pihak yang merasa dirugikan adalah Alifah Mitha Ul Zanah, kader Muslimah GPI Jakarta Raya, yang diduga menjadi sasaran tudingan dan penyebaran informasi pribadi.
Persoalan ini bermula dari aksi demonstrasi sekelompok massa di studio Trans TV yang berkaitan dengan aktivitas Ruben Onsu. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan protes dan tudingan mengenai dugaan dukungan sang artis terhadap kelompok LGBT.
Di tengah polemik tersebut, Ruben Onsu diduga menuding Alifah Mitha Ul Zanah terlibat dan menjadi pihak di balik penyelenggaraan aksi demonstrasi tersebut.
Namun, LBH GPI membantah tudingan itu. Pihaknya menyatakan bahwa Alifah tidak berada di lokasi demonstrasi dan tidak terlibat dalam aksi tersebut.
Advokat LBH GPI lainnya, Midul Makati, yang akrab disapa Don Mike, menegaskan bahwa berdasarkan keterangan dan bukti yang dimiliki pihaknya, Alifah sedang berada di Cirebon ketika demonstrasi berlangsung.
“Saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung, Alifah Mitha Ul Zanah dipastikan tidak berada di lokasi maupun di Jakarta. Alifah sedang pulang kampung ke Cirebon. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, Alifah sama sekali tidak ikut serta dan tidak terlibat,” ungkapnya.
LBH GPI menilai tudingan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Persoalan semakin serius setelah pihak LBH GPI menuding adanya penyebaran foto pribadi Alifah melalui akun media sosial Ruben Onsu.
Menurut LBH GPI, unggahan tersebut disertai komentar yang dinilai tendensius dan berpotensi membentuk opini negatif terhadap Alifah di ruang publik.
Tidak hanya foto, pihak LBH GPI juga mempersoalkan dugaan penyebaran sejumlah informasi pribadi, termasuk nama orang tua, tempat lahir, dan keterangan personal lainnya.
LBH GPI turut menyoroti narasi yang menyebut Alifah sebagai lulusan SMP. Pihaknya membantah informasi tersebut dan menyatakan bahwa Alifah merupakan lulusan strata satu (S1) dari UIN Jakarta.
Atas sejumlah dugaan tersebut, Alifah melalui pendampingan LBH GPI memilih menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan pemulihan nama baik serta perlindungan atas privasinya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GPI, Khoirul Amin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran SPKT Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada SPKT Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan kami dengan baik dan profesional. Kami berharap laporan ini segera diproses secara tuntas dan pihak terlapor dapat dipanggil serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, langkah hukum tersebut juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh figur publik agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya ketika menyampaikan tudingan atau membagikan informasi yang menyangkut kehidupan pribadi orang lain.
Khoirul Amin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga memperoleh kejelasan.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan menganggap remeh orang lain. Menurut saya, kali ini Ruben salah memilih lawan,” tegasnya.
Laporan yang telah diterima Polda Metro Jaya tersebut kini menjadi langkah awal bagi LBH GPI untuk meminta adanya proses hukum atas dugaan yang mereka sampaikan.
Meski demikian, dugaan pencemaran nama baik, fitnah, maupun penyebaran data pribadi tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Ruben Onsu sebagai pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Ruben Onsu terkait laporan LBH GPI tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Ruben Onsu demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Laporan : Redaksi
