KONAWE –Komitmen membangun desa yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Indikator Desa Antikorupsi oleh KPK RI di Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Rabu (4/11/2026).
Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan penuh Pemda Konawe terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.
Dalam arahannya, Yusran menyambut baik kehadiran pimpinan dan tim KPK RI. Menurutnya, monev ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah desa dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
Ia menegaskan, keberhasilan Desa Antikorupsi tidak cukup hanya ditopang administrasi dan kelengkapan dokumen. Yang lebih penting adalah perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja seluruh aparatur desa.
“Desa Antikorupsi jangan hanya menjadi program atau sekadar memenuhi indikator penilaian. Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegas Yusran.
Bupati juga menekankan, mewujudkan desa yang bersih membutuhkan kerja sama semua pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, BPD, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga.
Sinergi tersebut menjadi kunci untuk membangun sistem pengawasan yang efektif sekaligus menciptakan pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Yusran juga mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya agar terus meningkatkan koordinasi, menjaga harmonisasi kerja, serta memperkuat kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.
Penggunaan sistem digital, terutama dalam pengelolaan administrasi dan transaksi keuangan secara daring, diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan, memperkuat akuntabilitas, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Dalam kesempatan itu, Yusran berharap Desa Ahuawatu dapat menjadi contoh keberhasilan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Konawe. Desa tersebut diharapkan menjadi inspirasi dan referensi bagi desa-desa lain dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan inovatif.
Selain penguatan antikorupsi, Bupati juga mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk aktif dalam Ekspo Inovasi Daerah. Kegiatan itu dinilai sebagai ruang strategis untuk memperkenalkan inovasi pelayanan, produk UMKM, potensi pertanian, serta keberhasilan pembangunan desa.
Pada kesempatan yang sama, Yusran meminta seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemkab Konawe untuk memberikan pendampingan konkret kepada pemerintah desa. Dukungan itu harus diwujudkan melalui pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi yang berkelanjutan agar setiap desa mampu memenuhi indikator Desa Antikorupsi sekaligus menerapkannya dalam tata kelola sehari-hari.
Melalui monev ini, Pemkab Konawe berharap penguatan integritas menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Dengan menjadikan integritas sebagai budaya dan bukan sekadar formalitas, Konawe diharapkan mampu memperkokoh fondasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat menuju Konawe yang bebas dari praktik korupsi.
Laporan : Redaksi
