MATARAM – Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Senin (9/11/2026).
Laporan tersebut diajukan selaku kuasa hukum Aliansi Suara Pemuda Anti Korupsi (SPARTA NTB). Laporan itu membongkar dugaan korupsi, manipulasi volume, penurunan mutu struktur, hingga pemalsuan dokumen pada Proyek Renovasi Pasar Sila, Kabupaten Bima, Tahun Anggaran 2023.
Proyek tersebut berada di bawah Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Proyek ini dibiayai APBN TA 2023 dengan pagu Rp57.086.800.000. Pemenang tendernya adalah PT Relis Sapindo Utama dengan nilai kontrak terkoreksi Rp46.214.518.000.
Pimpinan Kuasa Hukum Pelapor, Arif Kurniadian, S.H., mengatakan langkah hukum ini diambil berdasarkan hak peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami mendampingi kawan-kawan SPARTA NTB dan masyarakat Sila membawa kasus ini ke ranah hukum pidana khusus Kejati NTB. Berdasarkan investigasi teknis dan data empiris di lapangan, proyek puluhan miliar ini terindikasi kuat menjadi ajang pemufakatan jahat demi memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum,” tegas Arif di Mataram, Senin (9/11/2026).
Dalam laporan ke Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, tim hukum membeberkan empat poin krusial:
Cacat mutu struktural beton: Mutu beton cor pada struktur utama bangunan pasar diduga di bawah standar spesifikasi teknis kontrak.
Kecurangan material listrik dan air: Komponen instalasi listrik dan jaringan air bersih diduga diturunkan kualitasnya secara sepihak untuk memangkas biaya produksi.
Manipulasi volume gali timbun: Volume galian tanah dan penimbunan diduga tidak sesuai gambar kerja rencana (as built drawing), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat kelebihan pembayaran (overpayment).
Dugaan pemalsuan dokumen teknik: Berkas administrasi, back-up data teknik, hingga laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan diduga direkayasa untuk memuluskan pencairan dana 100 persen, padahal kondisi bangunan di lapangan cacat mutu.
Adapun pihak yang dilaporkan dalam berkas aduan tersebut meliputi Direktur PT Relis Sapindo Utama selaku kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pasar Sila pada BPPW NTB, serta Direktur Konsultan Pengawas.
Atas temuan tersebut, Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan mendesak Kejati NTB untuk:
– Memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, baik aktor intelektual maupun pelaksana lapangan.
– Menurunkan Tim Forensik Fisik Konstruksi Independen ke lokasi Pasar Sila Bima untuk melakukan uji laboratorium mutu beton dan audit volume galian.
– Berkoordinasi dengan BPK RI atau BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan audit investigatif guna menghitung nilai riil kerugian keuangan negara.
“Gerakan moral mahasiswa di lapangan yang difasilitasi Kerukunan Masyarakat dan Pemuda Sila akan berjalan beriringan dengan proses hukum formal yang kami kawal. Kami pastikan kasus ini diusut tuntas sampai penetapan tersangka demi keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bima selaku penerima manfaat proyek,” tutup Arif.
Hingga berita diterbitkan media masi berupaha Pihak terkait, Redaksi Siap memberikan Ruang hak jawab semua pihak.
Laporan : Tim
Berita Terkait:
