CATATANPERISTIWA.COM, JAKARTA | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih mundur dari jabatannya merupakan keputusan yang tepat.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Selasa (10/11/2026) malam.
Mahfud menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut Gibran telah menghadap Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan akan mundur.
Menurut Mahfud, mundur jauh lebih efisien ketimbang harus melewati proses pemakzulan atau impeachment yang panjang dan memakan biaya besar.
> “Menurut saya, dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment,” ujar Mahfud.
> “Impeachment itu kan tujuannya agar dia mundur. Nah, ini tanpa impeachment mundur kan lebih bagus, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat,” lanjutnya.
Dalam tayangan tersebut, Mahfud juga meluruskan anggapan publik yang menyebut pejabat yang dimakzulkan tidak akan mendapatkan fasilitas negara, sementara yang mundur masih mendapatkannya.
Menurut Mahfud, anggapan itu keliru karena tidak ada aturan yang membedakan keduanya.
> “Gak ada undang-undang yang begitu, yang menentukan bahwa kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas hak-hak pensiun presiden dan wakil presiden. Gak ada aturan itu… Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja,” tegasnya.
Sebagai contoh, Mahfud menyebut Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski diberhentikan dari jabatannya, Gus Dur tetap menerima fasilitas negara, seperti ajudan dan rumah.
Mahfud juga mencontohkan peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Ketua MPR Harmoko menyampaikan ultimatum agar Soeharto mundur sebelum hari Senin, atau MPR akan menggelar sidang istimewa.
Soeharto akhirnya memilih mundur sebelum tenggat waktu tersebut.
Selain soal mundur, Mahfud juga menanggapi permintaan Gibran agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya. Ia menilai permintaan tersebut juga merupakan hal yang baik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Istana mengenai tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
