JAKARTA –Ketua Bidang Humas Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, Kahar Musakkar, S. Hum., M. Sos, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar kasus dugaan penyadapan yang belakangan ramai diperbincangkan publik diusut tuntas hingga ke bawah, tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.
Kahar menegaskan, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada nama-nama besar di atas. Siapa pun yang terlibat, dari yang diduga memberi perintah, yang menjalankan perintah, hingga yang mengetahui dan membiarkan, semuanya harus diperiksa sesuai perannya masing-masing.
“Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, tolong kasus ini diusut tuntas hingga ke bawah. Jangan hanya berhenti di atas. Ini bukan soal satu orang, ini soal sistem dan soal kepercayaan rakyat kepada negara,” tegas Kahar kepada http://Liputan6Sultra.com, Kamis (5/11/2026).
Menurut Kahar, isu penyadapan bukan persoalan sepele. Jika benar ada penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha tanpa prosedur hukum yang sah, maka itu sudah menyangkut marwah negara.
“Kalau Bapak Presiden saja diduga bisa disadap, bagaimana dengan rakyat kecil? Bagaimana dengan aktivis, wartawan, dan masyarakat biasa yang tidak punya pengamanan? Maka ini bukan lagi persoalan pribadi, ini persoalan negara,” ujarnya.
Kahar menilai, alat sadap yang seharusnya dipakai untuk penegakan hukum, untuk membongkar kejahatan seperti terorisme, narkoba, dan korupsi, jangan sampai diduga dipakai untuk mengintip dan mengawasi orang-orang yang tidak bersalah.
“Alat negara itu dibeli pakai uang rakyat. Harusnya dipakai untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengintip rakyat,” kata Kahar.
Meski meminta pengusutan hingga ke bawah, Kahar juga mengingatkan agar proses hukum tetap adil, profesional, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ia menegaskan, bawahan yang hanya menjalankan perintah dan tidak mengetahui tujuan penyadapan, jangan dijadikan tumbal untuk menutupi perintah dari atas. Sebaliknya, yang diduga memberi perintah juga tidak boleh dilindungi hanya karena jabatannya tinggi.
“Usut tuntas itu artinya adil. Yang memerintah harus diperiksa sesuai perannya, yang menjalankan juga harus diperiksa sesuai perannya. Jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan juga bawahan yang tidak tahu apa-apa dikorbankan,” tegasnya.
Kahar meminta aparat penegak hukum bekerja transparan dan membuka perkembangan penyidikan ke publik secara berkala. Sebab, menurutnya, kepercayaan publik kepada Polri dan kepada penegakan hukum kini sedang diuji.
“Ini adalah ujian bagi Polri dan ujian bagi penegakan hukum kita. Kalau kasus sebesar ini bisa dibongkar sampai ke akar, kepercayaan rakyat akan kembali. Tapi kalau berhenti di tengah jalan, rakyat akan kecewa dan akan muncul kecurigaan baru,” ujarnya.
Kahar menilai, Presiden memiliki kewenangan moral dan konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan lurus, tanpa intervensi dan tanpa tebang pilih. Karena itu, ia berharap Presiden tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja.
“Kami dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 mendukung penuh Bapak Presiden untuk bersih-bersih. Kalau ada oknum yang bermain, sikat saja. Kami berdiri di belakang Presiden untuk penegakan hukum yang bersih,” kata Kahar.
Menurutnya, dukungan kepada Presiden bukan berarti mendukung secara buta. Dukungan itu adalah dukungan untuk memastikan hukum ditegakkan untuk semua orang, termasuk untuk mereka yang selama ini merasa kebal hukum.
“Kami bukan anti Polri. Kami cinta Polri. Justru karena kami cinta Polri, kami ingin Polri bersih dari oknum-oknum yang merusak nama baik institusi. Polri yang bersih akan dicintai rakyat,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Kahar menyampaikan lima tuntutan dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45:
1. Usut hingga ke bawah: Periksa semua rantai, dari pemberi perintah, operator sistem, yang memasukkan nomor ke server, yang memantau, hingga yang diduga menghapus file.
2. Transparan ke publik: Penyidik diminta menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka, agar tidak muncul fitnah dan spekulasi liar.
3. Lindungi pelapor: Siapa pun yang berani melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk anggota yang mengetahui dari dalam, harus dilindungi dan jangan dikriminalisasi.
4. Audit sistem penyadapan: Seluruh sistem penyadapan yang dimiliki aparat harus diaudit total. Siapa yang bisa mengakses, siapa yang mengawasi, dan bagaimana prosedurnya harus diperketat.
5. Hukum yang adil: Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai perbuatannya, siapa pun yang tidak bersalah harus dibersihkan namanya.
Di akhir pernyataannya, Kahar mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mengawal kasus ini dengan cara yang damai dan bermartabat.
“Kami ajak rakyat untuk mengawal, bukan untuk menghakimi. Kita serahkan kepada penegak hukum, tapi kita kawal agar tidak berhenti di tengah jalan. Kita kawal dengan doa, dengan kritik yang sehat, dan dengan berita yang akurat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan media untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, tidak menyebarkan hoaks, dan selalu memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebutkan.
“Media harus jadi penyeimbang. Jangan memfitnah, jangan menutupi. Sampaikan fakta, sampaikan apa adanya,” kata Kahar.
Kahar menegaskan, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya siap memberikan dukungan moral kepada penyidik yang bekerja profesional, dan siap mengkritik jika ada upaya untuk menghentikan penyidikan.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Kami akan bersuara terus. Karena bagi kami, ini bukan soal siapa yang jadi tersangka, tapi soal apakah hukum di negeri ini masih bisa dipercaya,” pungkas Kahar.
Penetapan tersangka bukanlah vonis bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini.
Laporan : HR
Berita Terkait:
Wakapolda Sultra Ajak Semua Instansi Bergerak: Polisi Peduli Pengangguran Bukan Sekadar Program, Tap...
Puluhan Tahun Menanti Terang, Pemda Hadirkan Listrik di Sawano Peri, Ketua PPWI Butur : Bukti Nyata ...
Majelis Wilayah KAHMI Jaya Gelar Diskusi Publik Ekonomi Hijau - Eco City, Dorong Karbon Jadi Peluang...
