CATATANPERISTIWA.COM, JAKARTA |
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), otomasi, serta dinamika ekonomi global mendorong perubahan besar dalam dunia industri dan ketenagakerjaan. Menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga prioritas utama untuk memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Ketiga prioritas tersebut meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan produktivitas perusahaan, serta pelindungan tenaga kerja di tengah percepatan transformasi teknologi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, perkembangan teknologi menuntut perusahaan dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi faktor penting agar pekerja mampu mengikuti kebutuhan industri dan perusahaan tetap memiliki daya saing.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penerapan AI dan otomasi akan memengaruhi berbagai sektor pekerjaan, mulai dari proses produksi hingga aktivitas administrasi perkantoran. Karena itu, transformasi teknologi harus diikuti dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan industri.
1. Kemnaker Perkuat Kompetensi SDM melalui Pelatihan Vokasi
Prioritas pertama Kemnaker adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN).
Kedua program tersebut dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja melalui proses pembelajaran, pelatihan, serta praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum pelatihan sangat diperlukan. Dengan demikian, materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja secara umum, Kemnaker juga mendorong kesempatan pelatihan dan pekerjaan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan kurikulum serta penyediaan fasilitas pelatihan yang adaptif sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.
2. Produktivitas Industri Diperkuat melalui Kerja Sama Internasional
Prioritas kedua adalah meningkatkan produktivitas perusahaan agar mampu bersaing menghadapi perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi global.
Kemnaker menilai peningkatan kompetensi pekerja perlu diimbangi dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, memperbaiki proses bisnis, serta meningkatkan kualitas produk.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO).
Kerja sama ini mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan. Pendampingan dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal perusahaan.
Yassierli menjelaskan bahwa produktivitas tidak hanya bergantung pada kemampuan individu pekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kerja dan manajemen perusahaan.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Melalui penguatan produktivitas tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif.
3. Pelindungan Pekerja Diperkuat melalui Regulasi dan K3
Prioritas ketiga adalah memastikan transformasi teknologi dan peningkatan daya saing industri tetap berjalan seiring dengan pelindungan hak-hak pekerja.
Kemnaker mendorong pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, materi siaran pers Kemnaker menyebut pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kebijakan tersebut mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya” sebagai arah pembangunan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan industri dan kesejahteraan tenaga kerja.
Selain pembaruan regulasi, Kemnaker juga memperkuat hubungan industrial melalui Kerangka Maturitas Hubungan Industrial atau Industrial Relations Maturity Framework.
Kerangka tersebut diarahkan untuk membangun kemitraan transformatif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial yang konstruktif, produktif, serta saling menguntungkan.
Kemnaker Dorong Industri Bangun Ekosistem Kerja Berkelanjutan
Menutup arahannya, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya.
Ia berharap pola kolaborasi tersebut dapat diperluas oleh pelaku industri lainnya untuk memperkuat hubungan antara perusahaan, pemasok, dan tenaga kerja.
Menurut Kemnaker, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi.
Dengan tiga prioritas tersebut, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan AI dan otomasi, memiliki produktivitas tinggi, serta tetap memberikan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI
