KENDARI, catatanperistiwa.com/ – Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) menyoroti aktivitas pertambangan PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Kabupaten Kolaka. Sorotan itu terkait dugaan pencemaran lahan dan persawahan masyarakat, serta minimnya transparansi pelaksanaan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 365 tentang pemberdayaan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menegaskan investasi dan industri pertambangan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal.
Menurut Aksan, dugaan pencemaran lahan dan persawahan masyarakat akibat aktivitas industri tidak boleh dianggap persoalan biasa. Dampak lingkungan yang berpotensi mengganggu lahan produktif warga harus segera ditelusuri instansi berwenang.
“Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera turun langsung ke lokasi PT IPIP untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak pada lahan dan persawahan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak dari aktivitas industri pertambangan,” tegas Aksan, Rabu (12/11/2026).
Selain persoalan lingkungan, GARPEM Sultra juga mempertanyakan keterbukaan perusahaan dalam pelaksanaan Kepmen Nomor 365, terutama menyangkut pemberdayaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.
Aksan menjelaskan, ketentuan mengenai prioritas penggunaan kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan lokal merupakan instrumen penting untuk memperbesar partisipasi pengusaha daerah dalam kegiatan usaha pertambangan.
“Jangan sampai masyarakat dan pengusaha lokal hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi industri pertambangan di daerahnya sendiri. Kami mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Kepmen 365, termasuk bagaimana mekanisme pemberdayaan kontraktor lokal serta penyerapan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, GARPEM Sultra meminta Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mendorong kementerian serta lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas operasional PT IPIP.
Menurut Aksan, apabila hasil pemeriksaan instansi berwenang membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup maupun kaidah pertambangan yang baik, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan masyarakat, memastikan lingkungan tetap terjaga, dan menjamin pengusaha serta tenaga kerja lokal mendapatkan hak dan kesempatan yang semestinya,” tambahnya.
GARPEM Sultra menegaskan, pengawasan terhadap industri pertambangan harus dilakukan secara serius, transparan, dan berkelanjutan. Investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga wajib memperhatikan keselamatan lingkungan, keberlanjutan kehidupan masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
“Kami tidak menolak investasi, tetapi kami menolak apabila investasi mengabaikan lingkungan hidup, mengesampingkan masyarakat lokal, dan tidak mengedepankan transparansi. Kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas,” tutup Aksan.
Laporan : HR
Berita Terkait:
