Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaDaerah

GERAM! FAMHI Desak ESDM dan KLH Cabut IUP PT. GAP, Diduga Tambang di Luar IUP dan Cemari Air Warga Konsel

1
×

GERAM! FAMHI Desak ESDM dan KLH Cabut IUP PT. GAP, Diduga Tambang di Luar IUP dan Cemari Air Warga Konsel

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA,SULTRA – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) melayangkan desakan keras kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, serta Aparat Penegak Hukum untuk segera turun tangan menginvestigasi aktivitas pertambangan PT. Generasi Agung Perkasa (GAP).

Perusahaan tersebut beroperasi di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Example 300x600

Desakan ini bukan tanpa alasan. FAMHI mengantongi sejumlah dugaan pelanggaran serius yang dilakukan PT. GAP, di antaranya:

1. Dugaan Penggunaan Jalan Usaha Tani sebagai Jalur Hauling.
2. Dugaan Pencemaran dan Gangguan Kualitas Air Bersih dan Irigasi Pertanian Masyarakat.
3. Dugaan Aktivitas Penambangan di Luar Titik Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Presidium FAMHI, Midul Makati, S.H., M.H., menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.

“Kami mendesak Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup segera melakukan pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sumber air warga yang diduga terdampak. Pengawas pertambangan juga wajib memverifikasi apakah penambangan PT. GAP masih sesuai dengan koordinat IUP yang resmi,” tegas Midul.

Midul juga menyoroti alih fungsi Jalan Usaha Tani yang seharusnya menjadi urat nadi petani untuk mengangkut hasil pertanian, justru diduga dipakai untuk melintasnya truk-truk material tambang bertonase besar.

“Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan harus periksa status Jalan Usaha Tani itu. Ini soal keselamatan warga, soal keberlangsungan pertanian, soal hak hidup orang banyak yang harus dilindungi,” tambahnya.

FAMHI menegaskan, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka negara harus berani mengambil tindakan tegas, mulai dari sanksi hukum, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga pencabutan IUP dan evaluasi total RKAB PT. GAP.

“Investasi harus kita dukung, tapi jangan sampai investasi mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat atas air bersih. Hukum tidak boleh tumpul ke atas,” tutup Midul Makati.

Laporan : Tim

Example 300250
Example 120x600