KENDARI, catatanperistiwa.com/ – Porprov Sultra 2026 belum juga dimulai, tapi polemiknya sudah panas. Kebijakan KONI Sulawesi Tenggara yang mewajibkan atlet menggunakan KTP sesuai daerah bertanding, dengan batas domisili dua tahun, kini menuai protes keras.
Aturan itu dinilai tidak bijaksana, merugikan atlet, dan mengacaukan pembinaan prestasi.
Kritik tajam itu datang dari La Ode Songko Panatagama (LSP), pemilik Club Bola Voli Dua Laode Sultra. Ia menilai KONI Sultra terburu-buru membuat regulasi tanpa kajian yang komprehensif.
“Saya melihat KONI Sultra terburu-buru dan tidak melakukan kajian komprehensif. Bukankah output Porprov ini adalah Pra PON dan PON? Kalau begitu, Porprov semestinya menjadi arena talent scouting bagi federasi cabor untuk memilih atlet terbaik yang kelak berlaga di Pra PON dan PON,” ujar LSP, Minggu (8/11/2026).
LSP mengaku heran dengan pembatasan KTP dan domisili dua tahun yang digariskan KONI Sultra untuk Porprov 2026.
Ia meminta KONI Sultra memiliki data yang komprehensif sebelum membuat keputusan, agar atlet terbaik Sultra bisa berlaga.
“Keputusan soal pembatasan KTP dan batas domisili dua tahun ini segera dihapuskan. Tidak ada nilai manfaatnya. Ini merugikan atlet dan mengacaukan pembinaan prestasi,” tegasnya.
Menurut LSP, realita di lapangan tidak sesederhana aturan di atas kertas. Beberapa kabupaten/kota punya kelebihan atlet, sementara kabupaten/kota lain justru kekurangan atlet.
Dengan pembatasan itu, atlet yang tidak terpilih di daerah asalnya menjadi kehilangan kesempatan untuk bermain di Porprov.
“Saya ingatkan teman-teman KONI Sultra, bagi atlet, bermain di Porprov itu adalah mimpi terbesarnya. Jangan karena aturan yang kalian buat, mimpi dan cita-cita atlet jadi pupus. KONI harus memberi kesempatan seluas-luasnya. Kalau tidak terpilih di daerah asalnya, beri dia kesempatan seleksi di kabupaten/kota yang masih kekurangan atlet,” jelasnya.
Masalah lain yang disorot LSP adalah soal pemusatan latihan (TC).
Beberapa cabor sudah melakukan TC terpusat di kabupaten/kota tertentu menggunakan anggaran KONI kabupaten/kota. Namun karena aturan KONI Sultra, atlet tersebut akhirnya bermain untuk kabupaten/kota lain. Akibatnya, ada celah hukum yang bisa diperdebatkan karena serapan anggaran menjadi tidak tepat.
“Hal lain yang perlu saya ingatkan, kebanyakan event Porprov di berbagai tempat selalu berakhir dengan polemik hukum. Maka marilah kita lebih bijaksana dalam membuat aturan. Jika dimulai dengan niat ikhlas untuk memajukan olahraga Sultra, Insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi jika diawali dengan polemik, saya yakin akan berakhir dengan polemik pula,” sambungnya.
LSP meminta KONI Sultra segera mengubah aturan yang sudah ditetapkan, demi kebaikan bersama, asas keadilan, dan prestasi atlet.
“Saya minta KONI Sultra mengubah aturan domisili atlet. Tidak usah aneh-aneh. Sepanjang atlet tersebut warga Sultra, berikan kebebasan untuk memilih. Agar Porprov ini menghadirkan pertandingan yang berkualitas, dan cabor bisa melakukan talent scouting terhadap atlet terbaik untuk berlaga di Pra PON,” kata LSP.
Di akhir pernyataannya, LSP mengingatkan KONI Sultra sebagai penyelenggara Porprov Sultra 2026 soal perencanaan dan blue print pembinaan prestasi.
“Saya pikir kita semua paham satu prinsip olahraga, kemenangan harus dipersiapkan. Artinya semua hal terkait Porprov tidak boleh dilakukan tiba masa tiba akal, terutama soal aturan domisili atlet. Porprov ini hanyalah batu loncatan untuk event Pra PON,” tegasnya.
“Marilah kita jadikan Porprov Sultra 2026 sebagai arena kompetisi bagi atlet terbaik Sultra di semua cabor, demi peningkatan prestasi olahraga secara menyeluruh,” pungkas LSP.
Kritik LSP ini bukan tanpa dasar. Jejak kariernya di dunia olahraga memang jempolan.
Club Dua Laode Voli Sultra miliknya bersama Brigjen La Ode Aries El-Fathar telah berulang kali mengharumkan nama Sultra di kancah nasional.
Mulai dari Medali Perunggu Kapolri Cup 2023, Kejurnas U-19 2024, Kejurnas U-18 2025, Livoli Divisi I Tahun 2025, hingga Medali Emas Turnamen Dankor Brimob Cup U-17 Tahun 2026, Dua Laode terus melahirkan prestasi.
Jika hari ini Bos Dua Laode Sultra itu menggugat aturan Porprov, artinya KONI Sultra harus berbenah.
Laporan : Dedi
Berita Terkait:
