KENDARI, catatanperistiwa.com/ – Sejumlah rekan insan pers di Sulawesi Tenggara menyoroti penangkapan seorang wartawan berinisial LA alias AW oleh Tim URC Satreskrim Polres Buton pada Kamis (5/11/2026).
Wartawan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, dengan nilai Rp 5 juta.
Penangkapan ini memicu reaksi keras dari kalangan pers. Pasalnya, penangkapan itu terjadi setelah wartawan tersebut memberitakan soal jabatan Sekda Buton.
Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sunarton Hafala, kasus ini bermula ketika wartawan yang bersangkutan merilis berita terkait jabatan Sekda yang dinilai berpotensi mengandung unsur pidana.
Setelah pemberitaan itu, wartawan tersebut diduga meminta Rp 7 juta, yang kemudian disepakati korban menjadi Rp 5 juta.
Uang tersebut diserahkan melalui sopir di sebuah warung kopi di Pasarwajo, dan tak lama kemudian wartawan itu langsung ditangkap.
“Kami menegaskan, LA alias AW bukan wartawan Media ini. Sikap ini semata-mata sebagai rekan sesama insan pers yang menuntut proses hukum dan pemberitaan yang adil serta berimbang,” tulis Redaksi Radarmetro dalam siaran persnya, Minggu (8/11/2026).
Mencermati alur peristiwa, mulai dari laporan korban ke Polsek Pasarwajo, negosiasi nilai dari Rp 7 juta menjadi Rp 5 juta, penyerahan uang melalui sopir, hingga penangkapan seketika setelah transaksi, pihak rekan media menduga kuat penangkapan itu merupakan operasi tangkap tangan yang direncanakan atau jebakan.
1. Transaksi Terjadi Setelah Negosiasi Dua Arah
Transaksi terjadi setelah ada negosiasi dan kesepakatan nilai antara kedua pihak, sehingga tidak dapat dipandang sepihak sebagai pemerasan. Unsur siap menyuap dinilai dapat melibatkan kedua belah pihak.
2. Isi Berita Pemicu Harus Diusut Tuntas
Isi berita yang menjadi objek dan pemicu utama kasus harus diusut tuntas. Jika isi berita itu benar, maka pembayaran Rp 5 juta yang disetujui Sekda patut diduga sebagai upaya menghentikan pemberitaan dan dapat masuk kategori suap atau gratifikasi.
3. Praduga Tak Bersalah Harus Dijaga
Asas praduga tak bersalah dan hak atas penasihat hukum harus dipenuhi, dan tidak boleh ada penghakiman sebelum putusan pengadilan.
Tuntutan Rekan Media :
1. Polres Buton dan Polda Sultra juga memeriksa Sekda Buton sebagai pihak yang menyetujui dan menyerahkan uang.
2. Kepolisian dan kejaksaan mengusut isi berita pemicu kasus ini, benar atau tidak.
3. Kejaksaan Negeri Buton meninjau apakah peristiwa ini pemerasan semata atau perjanjian tindak pidana dua pihak.
4. Dewan Pers dan organisasi pers mengawal kasus ini agar tidak menjadi preseden kriminalisasi pers.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekda Buton dan Polres Buton belum dapat dikonfirmasi terkait tuduhan jebakan dan dugaan suap tersebut.
Media Radar membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan akan menyampaikannya secara proporsional.
Laporan : Tim Redaksi
Berita Terkait:
Nasib Pilu Sapruddin, Penjual Ikan di Kolaka: Diusir Bersama Istri dan Anak, Tiga Buah Hatinya Teran...
BIK 2026 Sukses, Bank Sultra Tancap Gas: Luncurkan Layanan Sultra Prime dan Brankas Pribadi untuk Na...
Pembinaan Mahasiswa ADik Dikti UHO Hadirkan Empat Materi Strategis, Cetak Generasi Muda Berkarakter ...
