KOLAKA – Pihak yang namanya turut dikaitkan dengan dugaan aktivitas pertambangan pasir ilegal di Sungai Konaweha, Kecamatan Samaturu, serta dugaan pelayanan LPG bersubsidi pada tengah malam di SPBU Desa Awa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, akhirnya memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Melalui pernyataan tertulis tertanggal 1 November 2026, Herman yang mencantumkan identitas Kodam XIV/Hasanuddin Makassar secara tegas membantah pemberitaan yang menyebut dirinya dan mengaitkannya dengan dugaan aktivitas di SPBU Awa, Kabupaten Kolaka.
Dalam naskah hak jawab yang disampaikan kepada redaksi, Herman menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak didukung bukti yang jelas.
Ia bahkan menyebutkan bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan, yakni pelayanan LPG bersubsidi pada tengah malam di SPBU Awa, dirinya berada di Makassar, bukan di Kabupaten Kolaka.
“Berita tersebut tidak benar/fitnah. Pada waktu kejadian yang dituduhkan (tengah malam di SPBU Awa Kolaka), saya berada di Makassar, bukan di Kolaka. Tuduhan tersebut tanpa dasar dan tanpa bukti,” demikian pernyataan Herman dalam naskah hak jawabnya.
Selain membantah tuduhan tersebut, Herman juga menilai pengaitan namanya dengan dugaan aktivitas yang menjadi sorotan publik berpotensi merugikan nama baiknya.
Ia menegaskan bahwa keberadaannya yang kerap terlihat di sekitar SPBU Desa Awa bukan berkaitan dengan aktivitas mencurigakan, melainkan karena hubungan kekeluargaan dengan pemilik SPBU tersebut. Selain itu, ia mengaku berdomisili di lokasi tersebut.
“Saya sering berada di lokasi SPBU Desa Awa karena memang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik SPBU tersebut dan saya juga bertempat tinggal di sana. Itu murni urusan keluarga dan tempat tinggal, bukan berarti saya terlibat dalam praktik apa pun yang melanggar hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta semua pihak agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun mengaitkan seseorang dengan dugaan pelanggaran hukum sebelum adanya bukti dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif apabila aparat penegak hukum maupun instansi terkait melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut.
“Saya sangat menghargai upaya mengawasi dugaan pelanggaran hukum di wilayah kita. Namun, mohon juga hargai hak saya untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang sah. Jika diperlukan, saya siap hadir dan memberikan keterangan kepada pihak berwenang kapan saja,” tambahnya.
Melalui hak jawab tersebut, Herman meminta agar media yang bersangkutan memberikan ruang klarifikasi dan memuat bantahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Redaksi catatanperistiwa.com/ Tetap Buka Ruang Hak Jawab
Redaksi catatanperistiwa.com/ menegaskan tetap berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang. Redaksi juga menghormati hak jawab serta hak klarifikasi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Penyampaian klarifikasi dan hak jawab ini merupakan bagian dari komitmen media dalam menjalankan fungsi pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi juga tetap membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai dugaan aktivitas pertambangan pasir di Sungai Konaweha serta dugaan pelayanan LPG bersubsidi di SPBU Desa Awa.
Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk instansi berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kedua persoalan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media terhadap informasi dan dugaan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu sebelum adanya pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
catatanperistiwa.com/ akan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut setelah memperoleh tanggapan dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Laporan: HR
