KENDARI,- Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (Imalak Sultra) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Ketua Umum Imalak Sultra, Ali Sabarno, mengatakan penertiban terhadap pelangsir yang diduga membeli BBM secara berulang untuk kepentingan pribadi perlu dilakukan secara konsisten.
Menurut dia, praktik tersebut berpotensi mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.
“Imalak Sultra mendukung kebijakan Pemerintah Kota Kendari, khususnya Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari untuk menertibkan pelangsir dan menindak tegas SPBU yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi,” kata Ali, Kamis (22/10/2026).
Ali menilai antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi salah satu persoalan yang paling dikeluhkan masyarakat. Ia menduga antrean berulang yang dilakukan para pelangsir turut memperburuk kondisi tersebut, terutama jika BBM yang diperoleh kemudian ditimbun atau disalurkan kembali untuk kepentingan bisnis tertentu.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengevaluasi izin operasional SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, sanksi harus diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang jelas, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Selain itu, Ali menyayangkan munculnya gerakan yang diduga bertujuan mendorong legalisasi penjualan Pertalite dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan distribusi. Ia menduga dinamika tersebut berkaitan dengan keberatan pihak-pihak tertentu terhadap pengawasan Pemkot Kendari yang semakin ketat.
“Penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penimbunan dan penyaluran yang tidak sesuai ketentuan, tidak boleh dibenarkan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah semestinya dipahami sebagai upaya melindungi hak masyarakat untuk memperoleh BBM secara wajar,” ujar Ali.
Ali juga meminta aparat kepolisian tidak hanya menyasar individu yang terbukti melakukan penimbunan. Menurut dia, pemeriksaan perlu mencakup rantai distribusi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak SPBU dalam memfasilitasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Jika ada pihak SPBU yang terbukti memfasilitasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegasnya.
Imalak Sultra berharap kebijakan pengawasan dan penertiban BBM bersubsidi di Kota Kendari dijalankan secara transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih. Organisasi itu juga meminta masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi agar penanganannya dapat dilakukan berdasarkan bukti.
Bagi Imalak Sultra, pengawasan distribusi BBM bersubsidi bukan semata-mata persoalan ketertiban antrean, melainkan juga menyangkut perlindungan kepentingan publik dan upaya mencegah penyalahgunaan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan pemerintah.
Laporan : Redaksi
Berita Terkait:
