KENDARI – Kabar menggembirakan datang bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 PPPK Paruh Waktu untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Gubernur didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sultra, dari total 2.605 PPPK Paruh Waktu, sebanyak 2.489 orang mendapatkan perpanjangan masa kerja. Mereka terdiri atas 1.090 tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.
Sementara itu, sebanyak 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.
Gubernur menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan masa kerja 116 pegawai tersebut tidak diperpanjang. Sebanyak tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, sedangkan 68 lainnya tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam arahannya, ASR meminta seluruh PPPK Paruh Waktu yang menerima perpanjangan SK agar menjadikan kesempatan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan tanggung jawab dalam bekerja.
Menurutnya, nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaian maupun lamanya masa kerja, melainkan melalui ketulusan, kesungguhan, kedisiplinan, serta hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah. Karena itu, setiap pegawai diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.
Pada momentum Upacara HKN tersebut, Gubernur juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
ASR menekankan agar ASN mampu menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas.
Selain persoalan kedisiplinan, Gubernur turut menyoroti realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.
Melihat kondisi tersebut, ia meminta seluruh kepala OPD segera mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan, sekaligus mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.
ASR bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen.
Evaluasi tersebut mencakup kemampuan penyerapan anggaran sekaligus tanggung jawab pimpinan OPD dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan.
Gubernur mengingatkan bahwa setiap program harus disusun secara matang, memiliki target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga wajib dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Ia meminta agar percepatan kegiatan menjelang akhir tahun tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Menurutnya, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan melalui pembangunan serta pelayanan publik.
Di akhir arahannya, ASR meminta seluruh kepala OPD meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu, dengan memastikan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kerja masing-masing.
Gubernur berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran aparatur pemerintah, katanya, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan mampu mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara.
Laporan : CP






















