Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaDaerah

LPKSM-Yapeknas Soroti Penanganan Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan, Propam Polres Muna Diminta Turun Tangan

106
×

LPKSM-Yapeknas Soroti Penanganan Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan, Propam Polres Muna Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

MUNA BARAT – Penanganan laporan dugaan penyerobotan tanah dan pengambilan material tanah atau batu di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM-Yapeknas).

Lembaga tersebut mempertanyakan keseriusan penanganan laporan yang telah disampaikan ke Polres Muna sejak 5 September 2026. Pasalnya, hingga lebih dari dua bulan berjalan, pihak pelapor mengaku baru menerima satu kali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Example 300x600

Kondisi itu mendorong LPKSM-Yapeknas meminta Propam Polres Muna turun tangan untuk mengevaluasi sekaligus memeriksa penyidik yang menangani perkara tersebut.

Melalui pendamping hukumnya, Asran Andi, S.H., LPKSM-Yapeknas menilai perkembangan penanganan laporan perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan kepolisian, terutama menyangkut keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan tersebut diajukan oleh Darium, anak dari La Kope, terkait dugaan penyerobotan tanah milik keluarganya di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat.

Dalam perkara ini, pelapor mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama La Kope sebagai dasar kepemilikan tanah. Sementara itu, La Bati disebut sebagai pihak terlapor atas dugaan penyerobotan lahan dan pengambilan material tanah atau batu dari lokasi yang dipersoalkan.

Perkembangan Laporan Dipertanyakan

Asran Andi mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan minimnya informasi yang diterima pelapor selama proses penanganan laporan berlangsung.

Menurutnya, masyarakat yang telah menyampaikan pengaduan kepada kepolisian berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Satu kali SP2HP yang diterima pelapor selama lebih dari dua bulan menjadi salah satu alasan pihaknya meminta penjelasan dari Satreskrim Polres Muna.

Pihak pendamping hukum juga mempertanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, termasuk apakah pemeriksaan terhadap para pihak dan pengumpulan bukti telah dilaksanakan.

Bagi LPKSM-Yapeknas, persoalan ini bukan semata-mata mengenai banyak atau sedikitnya surat pemberitahuan, melainkan bagaimana kepolisian memastikan pelapor memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Tak Hadir Saat Pengukuran Tanah

Sorotan lainnya berkaitan dengan agenda pengukuran objek tanah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pihak pendamping hukum mempersoalkan ketidakhadiran penyidik dalam agenda tersebut. Padahal, pengukuran dinilai penting untuk memperjelas batas dan posisi objek tanah yang menjadi pokok laporan.

Terlebih, pihak pelapor mengaku memiliki SHM yang dijadikan dasar klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Asran menilai koordinasi antara penyidik dan BPN diperlukan untuk membantu memperjelas fakta mengenai objek yang dipersoalkan.

Ia pun meminta Polres Muna menjelaskan alasan ketidakhadiran penyidik dalam agenda pengukuran tersebut, termasuk apakah terdapat kendala teknis maupun alasan kedinasan.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka sangat diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman antara pelapor dan aparat penegak hukum.

Propam Diminta Turun Tangan

Atas persoalan tersebut, LPKSM-Yapeknas secara tegas meminta Propam Polres Muna melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani laporan tersebut.

Pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesional dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Asran menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik, melainkan upaya mendorong pengawasan internal agar proses penanganan laporan berjalan secara objektif dan transparan.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi, pihaknya meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

LPKSM-Yapeknas juga meminta Kapolres Muna memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Satreskrim.

Polres Muna Diminta Berikan Kepastian

Selain meminta pemeriksaan Propam, pihak pendamping hukum mendesak Satreskrim Polres Muna segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan dugaan penyerobotan tanah dan pengambilan material tersebut.

Ada sejumlah hal yang dinilai perlu dijelaskan kepolisian, mulai dari perkembangan penanganan laporan sejak 5 September 2026, alasan pelapor baru menerima satu kali SP2HP, hingga ketidakhadiran penyidik dalam agenda pengukuran bersama BPN.

Penjelasan juga diharapkan mencakup tindak lanjut terhadap dokumen kepemilikan tanah yang diklaim pelapor serta langkah hukum berikutnya yang akan ditempuh penyidik.

Bagi LPKSM-Yapeknas, kepastian informasi merupakan bagian penting dari pelayanan penegakan hukum. Jangan sampai masyarakat yang telah memilih jalur hukum justru merasa tidak mendapatkan kejelasan atas laporan yang telah disampaikan.

Kini, perhatian tertuju kepada Polres Muna, khususnya Satreskrim dan Propam, untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kapolres Muna, Kasat Reskrim, maupun Kasi Propam Polres Muna terkait keberatan dan permintaan pemeriksaan yang disampaikan LPKSM-Yapeknas.

Redaksi CATATANPERISTIWA.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak kepolisian maupun pihak terlapor guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan praduga tak bersalah.

Penegakan hukum bukan hanya tentang menerima laporan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian sesuai ketentuan hukum.

Laporan : Redaksi CP

Example 300250
Example 120x600