SULTRA – Angka 42.000 bukan sekadar angka. Jika yang dibicarakan adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka angka itu adalah tentang harapan, kepastian, dan masa depan ribuan keluarga di Sulawesi Tenggara.
Angka itulah yang menjadi perhatian publik saat Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ir. Ridwan Bae, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), tampil bersama dalam momentum penyerahan simbolis bantuan perumahan bagi masyarakat Sultra, Minggu (1/10/2026).
Momentum tersebut berlangsung di tengah agenda pelantikan Ketua DPD dan jajaran pengurus Partai Golkar Sulawesi Tenggara. Namun, pesan yang ditampilkan keduanya jauh melampaui seremoni politik. Keduanya memperlihatkan satu hal penting: pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen pusat.
Program bantuan 42 ribu unit rumah layak huni yang diperjuangkan Ridwan Bae di tingkat pusat disebut menyasar masyarakat yang membutuhkan hunian layak yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota se-Sultra. Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur memang menjadi garda terdepan dalam pengawalan program perumahan nasional.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah bukan sekadar bangunan dengan empat dinding dan atap. Di dalamnya ada rasa aman, ada kesehatan keluarga, ada kepastian untuk tidak lagi khawatir digusur, sekaligus ada kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Karena itu, program perumahan memiliki dimensi sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan fisik.
Ridwan Bae menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang wajib diperjuangkan negara.
“Rumah layak adalah hak dasar rakyat. Ini bukan soal belas kasihan, tapi soal keadilan. Bantuan ini adalah hasil dari pengawalan aspirasi masyarakat Sultra yang terus kami perjuangkan melalui jalur parlemen. Saya tidak ingin warga Sultra masih tinggal di rumah yang tidak layak,” tegas Ridwan Bae.
Menurut politisi senior Golkar itu, pembangunan perumahan tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan komitmen kuat antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta para wakil rakyat di DPR RI.
“Tanpa sinergi, program sebesar apa pun tidak akan sampai ke sasaran. Karena itu saya dan Pak Gubernur ASR sepakat, program ini harus kita kawal bersama sampai kunci rumah itu benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” tambahnya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turut menyampaikan apresiasi terhadap upaya Ridwan Bae dalam memperjuangkan program strategis nasional agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Pemerintah Provinsi Sultra, kata ASR, siap memperkuat sinergi dan menjadi garda terdepan dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kami di Pemprov Sultra sangat berterima kasih atas perjuangan Pak Ridwan Bae. Program 42 ribu rumah ini sangat vital untuk Sultra. Kami siap mengawal agar bantuan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, bukan yang mampu,” ujar ASR.
Namun, ada pekerjaan rumah besar setelah penyerahan simbolis dilakukan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap program tepat sasaran, kualitas bangunan memenuhi standar layak huni dan tahan gempa, serta penerima benar-benar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak.
Sebab, keberhasilan program rumah rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya kunci yang diserahkan dalam sebuah acara seremonial. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa banyak keluarga yang akhirnya bisa tidur nyenyak di rumah yang aman, sehat, dan memiliki kepastian hukum.
Bagi Sultra, jika program 42 ribu unit perumahan itu terealisasi dengan baik, distribusinya adil, dan pengawasannya berjalan sesuai sasaran, manfaatnya akan berlipat ganda. Tidak hanya dirasakan langsung oleh penerima bantuan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui aktivitas pembangunan, penyerapan tenaga kerja tukang, dan perputaran material bangunan lokal.
Pada akhirnya, rumah rakyat tidak membutuhkan banyak slogan dan baliho. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar sampai ke depan pintu rumah mereka.
Dan kini, 42 ribu rumah itu menjadi angka besar yang menuntut satu pembuktian nyata: manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan : HR
Berita Terkait:
