BUTON UTARA – Harga minyak tanah eceran di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, kini benar-benar mencekik leher rakyat kecil. Dari harga pangkalan yang hanya Rp9.000 per liter, di tangan pengecer harganya melambung hingga Rp25.000, bahkan tembus Rp30.000 per botol Aqua.
Kondisi ini membuat warga, terutama emak-emak dan penjual gorengan yang hidupnya bergantung pada minyak tanah, semakin terjepit. Subsidi yang seharusnya meringankan beban, kini justru terasa jadi beban baru.
Salah seorang warga Desa Lemoea, Kecamatan Kulisusu, Musa Almasih, tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Ini memang terbilang sangat mahal. Bahkan, harga minyak tanah di pengecer pernah tembus Rp30 ribu per botol Aqua,” ungkap Musa kepada media ini, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Musa, lonjakan harga yang tidak wajar ini menimbulkan tanda tanya besar. Ia menduga ada yang tidak beres dalam rantai distribusi minyak tanah bersubsidi. Bahkan beredar dugaan di masyarakat, minyak tanah subsidi itu diduga ada yang dijual ke luar daerah.
Namun Musa menegaskan, ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Dugaan itu harus dibuktikan lewat pemeriksaan dan investigasi aparat penegak hukum, bukan sekadar asumsi warga.
Karena itu, ia meminta Polres Buton Utara tidak hanya menunggu laporan. Aparat diminta turun langsung, mengawasi distribusi minyak tanah dan BBM bersubsidi, memeriksa pangkalan hingga penyalur, dan menindak tegas jika ada oknum yang terbukti menjual di atas ketentuan.
Aparat juga diminta mengusut tuntas jika ditemukan praktik penimbunan maupun pelansiran minyak tanah dan BBM bersubsidi ke luar daerah. Jalur distribusi dari agen hingga pangkalan pun perlu diperiksa, agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
“Saya tidak menuduh siapa pun tanpa bukti. Namun, ketika masyarakat mengeluhkan tingginya harga eceran dan sulitnya mendapatkan minyak tanah maupun BBM bersubsidi, sudah sepatutnya ada perhatian dan langkah pengawasan yang serius,” tegasnya.
Ia berharap aparat tidak menunggu persoalan membesar baru bergerak.
“Harapan saya sederhana, hukum harus ditegakkan, subsidi harus tepat sasaran, dan hak masyarakat kecil harus dilindungi,” pungkasnya.
Pemda melalui instansi terkait diminta melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan dan penyalur BBM bersubsidi, menertibkan harga jual, mencegah penimbunan dan penyaluran ilegal, serta membuka ruang pengaduan agar keluhan warga bisa segera ditindaklanjuti.
“Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya berharap pemerintah hadir, mendengar keluhan rakyat, dan mengambil tindakan nyata. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korban tingginya harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Musa menegaskan, subsidi seharusnya menjadi penolong rakyat, bukan ladang cuan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Subsidi seharusnya meringankan beban rakyat, bukan justru menjadi peluang keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji dan seremonial,” tutupnya.
Laporan : Tim
