KONAWE, – Polemik proyek pengendalian banjir Sungai Konaweha di Desa Langgonawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terus bergulir. Forum Konsorsium Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) bersama Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Sulawesi Tenggara secara resmi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk segera menetapkan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP/Hearing).
Desakan keras ini muncul setelah surat permohonan hearing yang dilayangkan kedua lembaga tersebut telah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Konawe sejak pekan lalu, namun hingga hari ini belum ada kejelasan jadwal pelaksanaan.
Sekretaris DPD GSPI Sultra, Rusdin, menegaskan bahwa DPRD tidak boleh membiarkan aspirasi masyarakat menggantung tanpa kepastian.
“Surat permohonan hearing sudah kami masukkan dan sudah diterima oleh Sekretariat DPRD Konawe sejak pekan lalu. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai kapan hearing akan dilaksanakan. Kami meminta agar permohonan ini segera ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Ini menyangkut uang negara dan keluhan masyarakat Langgonawe,” tegas Rusdin, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Rusdin, forum hearing adalah ruang konstitusional yang sangat penting untuk mempertemukan semua pihak, mengurai benang kusut persoalan di lapangan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Langgonawe untuk menyampaikan keluhan secara langsung di hadapan wakil rakyat.
“Semakin lama tidak dibahas secara terbuka, semakin besar potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan proyek ini. Jangan sampai masyarakat menilai DPRD tutup mata,” tambahnya.
Senada, Sekretaris Jenderal DPP JPKPN, Woroagi yang akrab disapa Agima, turut melayangkan desakan keras. Ia menegaskan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.
“Permohonan hearing ini bukan sekadar surat administratif yang bisa dibiarkan menunggu. Ini adalah upaya mencari kejelasan atas persoalan proyek pengendalian banjir yang menyangkut hajat hidup masyarakat Langgonawe,” ujar Woroagi.
Dalam pernyataannya, Woroagi menyampaikan dua tuntutan utama JPKPN–GSPI kepada DPRD Kabupaten Konawe:
Pertama, DPRD Konawe diminta segera menetapkan dan mengumumkan jadwal resmi pelaksanaan hearing dalam pekan ini, tanpa ditunda-tunda lagi.
Kedua, DPRD wajib menghadirkan seluruh pihak terkait secara lengkap, mulai dari kontraktor pelaksana proyek, instansi teknis yang berwenang (Balai Wilayah Sungai, Dinas PU, dan terkait), serta perwakilan masyarakat Desa Langgonawe, agar persoalan dapat dibahas secara terbuka, komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Forum hearing harus menghasilkan kejelasan, bukan hanya seremonial. Semua pihak harus menyampaikan data dan fakta, bukan saling klaim dan lempar tanggung jawab. Masyarakat butuh penjelasan yang terang,” tegas Agima.
JPKPN dan GSPI menegaskan bahwa langkah desakan ini masih ditempuh melalui jalur kelembagaan dan dialog terbuka yang santun.
Namun, apabila dalam waktu dekat DPRD Konawe tetap bungkam dan tidak memberikan kepastian jadwal hearing tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kedua lembaga memastikan akan mengambil langkah yang lebih tegas.
“Jika permohonan resmi yang telah kami sampaikan tetap tidak mendapatkan kejelasan, kami bersama masyarakat Desa Langgonawe akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan akan menyuarakan aspirasi ini langsung dengan aksi di gedung DPRD Kabupaten Konawe,” ancam Woroagi dengan tegas.
Ia berharap DPRD Konawe segera merespons cepat tuntutan tersebut dan membuka ruang dialog bagi seluruh pihak.
Bagi JPKPN dan GSPI, persoalan proyek pengendalian banjir Sungai Konaweha tidak boleh berhenti pada polemik dan saling klaim di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi anggaran, dan tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Kini bola panas ada di tangan DPRD Kabupaten Konawe. Apakah akan segera menjadwalkan hearing atau membiarkan kepercayaan masyarakat luntur, publik menunggu.
Laporan: Tim Redaksi
