KOLAKA, – Menyoroti terkait aspal yang baru Anggaran 5,8 lebih namun kualitas tidak sesuai. Itulah ungkapan kekecewaan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat Desa Donggala,Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, saat melihat langsung kondisi jalan baru di wilayah mereka.
Proyek peningkatan dan rekonstruksi jalan yang menghabiskan uang rakyat dengan nilai fantastis Rp 5.845.400.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2026 milik Pemerintah Kabupaten Kolaka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kini menjadi sorotan dan buah bibir warga.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, proyek tersebut tertulis:
Pekerjaan: Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Samaturu-Samaturu & Ruas Donggala Wawo Tamboli Nomor Kontrak: 13/K-RJ/DBH/PPK-BM/VI/2026 Waktu Pelaksanaan: 09 Juni 2026 s/d 08 Desember 2026 (180 Hari Kalender) Lokasi Pekerjaan: Kecamatan Samaturu Nilai Kontrak: Rp 5.845.400.000 Sumber Dana: DAU 2026
Konsultan Supervisi: CV. Panrita Pitu Konsultan Kontraktor Pelaksana: CV. Anugrah Ria
Namun fakta di lapangan sangat jauh dari harapan. Masyarakat menemukan kondisi aspal baru yang sangat memprihatinkan.
“Menyoroti terkait aspal yang baru Anggaran 5,8 lebih namun kualitas tidak sesuai. Kami sebagai masyarakat Desa Donggala sangat kecewa. Anggaran 5,8 Miliar itu besar sekali, tapi lihat sendiri aspalnya tipis, baru kena standar motor saja sudah jebol dan ambles, apalagi dilewati mobil dan truk,” ujar salah satu warga mewakili masyarakat setempat kepada http://Liputan6Sultra.com, Sabtu (24/10/2026).
Warga menambahkan, permukaan aspal terlihat tidak rata, bergelombang, mudah mengelupas, dan di beberapa titik sudah retak padahal proyek masih dalam masa pengerjaan dan belum serah terima.
1. Ketebalan aspal diduga tidak sesuai RAB, terlihat sangat tipis hanya sekitar 1-2 cm, seharusnya minimal 6-8 cm untuk jalan kabupaten.
2. Campuran aspal diduga tidak sesuai spesifikasi hotmix, terlihat kasar dan mudah terkelupas.
3. Pemadatan tidak maksimal, permukaan bergelombang dan tidak padat.
4. Baru dikerjakan sudah rusak dan ambles ketika diparkir motor, seperti yang terlihat di foto bukti warga.
Warga Samaturu menilai, jika dibiarkan, jalan Rp 5,8 Miliar ini tidak akan bertahan lama, hanya dalam hitungan bulan akan hancur total dan kembali menjadi kubangan lumpur.
“Anggaran 5,8 M tapi kualitas tidak sesuai, tipis dan mengelupas. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor. Kami minta Dinas PUPR Kolaka jangan tutup mata. Tolong audit, jangan cairkan dulu 100 persen sebelum diperbaiki,” tegas warga dengan nada geram.
Masyarakat Desa Donggala secara tegas mendesak:
1. Kadis PUPR Kolaka untuk segera turun langsung ke lokasi melakukan pengecekan dan menghentikan pembayaran termin kepada CV. Anugrah Ria sebelum ada perbaikan total.
2. Konsultan Supervisi CV. Panrita Pitu Konsultan untuk bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan di lapangan.
3. Inspektorat Kolaka, BPK Sultra, dan Kejaksaan Negeri Kolaka untuk segera melakukan audit investigasi, uji laboratorium (core drill) ketebalan aspal, dan memeriksa dugaan pengurangan volume yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
4. Bupati Kolaka untuk memberikan perhatian serius terhadap bobroknya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Samaturu yang selama ini terpinggirkan.
Masyarakat mengingatkan, jika terbukti ada pengurangan volume dan mutu tidak sesuai spek, maka kontraktor dan pihak terkait dapat dijerat: – UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 55 – Wajib sesuai mutu, jika tidak pidana 5 tahun dan denda Rp 10 Miliar. – UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 & 3 – Merugikan negara ancaman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 1 Miliar.
– Perpres 12/2021 Pengadaan Barang/Jasa – Sanksi blacklist dan putus kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor CV. Anugrah Ria, CV. Panrita Pitu Konsultan, dan Dinas PUPR Kabupaten Kolaka belum memberikan klarifikasi resmi.
Masyarakat Samaturu berharap pemberitaan ini didengar oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah agar uang rakyat Rp 5,8 Miliar tidak sia-sia menjadi jalan abal-abal.
Laporan: Tim Redaksi
Sumber: Suara Masyarakat Samaturu
Berita Terkait:
