KONAWE, SULAWESI TENGGARA – Tiga orang disebut telah mendekam di penjara terkait perkara tambang pasir. Namun, aktivitas pemuatan material pasir yang diduga berkaitan dengan pertambangan tanpa izin kembali terlihat di Desa Belatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru ada dugaan tebang pilih dalam penanganannya?
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi serta dokumentasi yang diperoleh, sebuah alat berat jenis loader terlihat memuat material pasir ke dalam truk pengangkut. Aktivitas ini menimbulkan tanda tanya, terlebih setelah sebelumnya aparat kepolisian dikabarkan melakukan penindakan terhadap dugaan tambang pasir ilegal di wilayah Pondidaha.
Dalam penindakan sebelumnya, aparat disebut mengamankan dua unit ekskavator dan material pasir sebagai barang bukti. Namun, ketika aktivitas pemuatan kembali terpantau, publik berhak mempertanyakan sejauh mana penindakan tersebut memberikan efek jera.
Jika benar tiga orang telah dipenjara, mengapa aktivitas pemuatan pasir masih terlihat? Siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, dan apakah seluruh pihak yang terlibat telah diperiksa secara menyeluruh?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi tebang pilih hukum, melainkan tuntutan agar aparat memberikan penjelasan terbuka berdasarkan fakta dan perkembangan perkara.
Dugaan adanya sosok berpengaruh atau “orang besar” di balik aktivitas tersebut juga perlu diuji melalui penyelidikan yang objektif. Jika memang tidak ada pihak yang kebal hukum, aparat perlu menunjukkan bahwa pemilik usaha, pengendali operasional, hingga pihak yang memperoleh keuntungan turut ditelusuri apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan atau penyitaan alat berat. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polres Konawe bersama instansi terkait, termasuk pihak berwenang di bidang pertambangan, perlu segera memastikan status perizinan lokasi tersebut, mengidentifikasi pihak yang mengoperasikan kegiatan, serta menjelaskan apakah aktivitas yang kini terpantau berkaitan dengan perkara yang sebelumnya ditindak.
Tiga orang disebut telah mendekam di penjara. Kini, publik menunggu jawaban: apakah hukum akan menjangkau semua pihak yang terbukti terlibat, atau justru menyisakan tanda tanya mengenai keadilan penegakannya?
Hingga berita ini disusun, identitas pengelola aktivitas yang terpantau, status perizinannya, serta kaitannya dengan perkara sebelumnya masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang. Konfirmasi dari Polres Konawe dan pihak pengelola diperlukan demi pemberitaan yang berimbang.
Sebab, hukum semestinya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika terdapat pelanggaran, siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Laporan : Tim Media
